POLITIK PRAKTIS

SANGAT disayangkan bila manifesto kebohongan pemerintah yang disuarakan para tokoh lintas agama terjebak menjadi politik praktis. Belum lama berselang, para tokoh Islam, Katolik, Buddha, dan Hindu berkumpul dan menyatakan 18 kebohongan yang dilakukan pemerintah. Kemudian berdirilah pos-pos pengaduan kebohongan di berbagai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi agama untuk menerima laporan masyarakat.

Harus dicermati, jangan sampai gerakan ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang sejak awal ingin menelikung demokrasi. Adalah hak organisasi mana pun melakukan oposisi di negeri ini. Tapi pikiran bahwa pemerintah yang sah bisa digoyang di tengah jalan tanpa menunggu pemilihan umum merupakan jalan pikiran keliru. Beberapa kalangan menyatakan tahun 2011 sebagai tahun penentuan. Bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memperbaiki diri, adalah sahih melakukan gerakan jalanan, seperti tebersit dari beberapa pesan pendek sampai tingkat diskusi.

Para tokoh lintas agama seharusnya mafhum logika itu salah. Bila ultimatum mereka melegitimasi pemikiran demikian, kehidupan berdemokrasi justru akan keruh. Dari mereka diperlukan kesabaran dalam memberikan pengertian bahwa bagian utama dari demokrasi adalah ketahanan stamina untuk menunggu pemilihan umum.

Bila para “oposan” menganggap pemerintah kurang becus, para tokoh agama bisa mengimbau mereka agar di sepanjang masa tersisa menuju pemilu ini berkonsentrasi menyiapkan calon-calon pemimpin negara yang berkualitas. Para tokoh agama juga bisa mendidik umatnya agar tidak terlibat dalam politik dagang sapi dan menanamkan pengertian bahwa pergantian presiden harus ditempuh lewat jalan prosedural.

Apalagi yang terlibat dalam gerakan tokoh lintas agama ini meliputi nama-nama besar intelektual dan rohaniwan, seperti Ahmad Syafii Maarif, Franz Magnis-Suseno, SJ, Biksu Pannyavaro Mahathera, dan Mgr M.D. Situmorang, yang dalam ceramah dan tulisan mereka sehari-hari selalu menekankan bahwa demokrasi harus dijaga oleh akal sehat, bukan oleh emosi yang impulsif. Mereka mengecam kudeta di tengah jalan seperti di Thailand atau Filipina. Mereka menganggap pemakzulan bukan jalan terbaik bagi negara kita. Karena itu, mereka harus awas jangan sampai gerakan mereka memberi angin kepada para penelikung demokrasi. sumber dari http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/01/24/OPI/mbm.20110124.OPI135721.id.html

Sebaliknya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga janganlah terlampau bertipis kuping. Jangan gampang tersinggung. Ia sepertinya tak banyak belajar bahwa kritik merupakan bagian dari pemerintahan yang sehat. Kritik tak perlu direspons secara reaktif, apalagi defensif. Banyak hal yang, bila tak ditanggapi berlebihan, justru membuat negeri ini kalem belaka.

Lihat pula bagaimana reaksi beliau langsung diikuti para punggawa. Berbagai menteri, alih-alih membantah dengan kerja konkret, malah melakukan perang ludah melawan para tokoh agama di media. Jargon dibalas jargon. Acara mengundang para tokoh agama ke Istana pun boleh disebut gagal. Beberapa pemikir manifesto tak datang dengan alasan surat tak sampai.

Di Istana sendiri dialog tak membahas hal-hal esensial. Susilo Bambang Yudhoyono, seperti biasa, seperti bermain silat di luar substansi persoalan. Demokrasi kita tak akan matang bila para pemimpin masih berkelakuan remaja dan para agamawan ingin selalu tampil di panggung selebritas��dan gampang didomplengi muatan politik.